Perubahan Skema Subsidi Harus Sasar Kelompok Rentan

JAKARTA – Rencana pemerintah mengganti subsidi energi dengan bantuan langsung tunai (BLT) perlu dipikirkan secara matang. Sebab, kebijakan itu bisa menciptakan kemiskinan baru bagi kelompok rentan yang tidak menjadi sasaran bantuan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor bahan bakar minyak sekaligus memangkas cukup signifikan anggaran subsidi BBM. Skema ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, lanjut Bhima, perlu diperhatikan fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tak semua masuk dalam kategori miskin. "Jika mekanismenya mau diubah maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga. Sebab, aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50 persen populasi," ucap Bhima.

Menurut Bhima, BLT cuma menyasar ke orang miskin, sementara kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

Bhima khawatir jangkauan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Inflasinya bisa naik karena yang pakai BBM subsidi faktanya juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Perlu dikaji implikasi ke naiknya beban biaya operasional pelaku usaha kecil dan mikro. Jika tidak hati-hati, khawatir konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4 persen year on year tahun depan," ucap Bhima.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah masih terus mengevaluasi secara mendalam kebijakan atas penyaluran subsidi BBM, liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram, dan listrik untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.

Adapun salah satu opsi dari metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Saya pikir BLT salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," jelas Bahlil.

Pergantian Direksi

Selain membahas BLT, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudisthira, juga menyoroti pergantian Direktur Utama Pertamina, BUMN energi yang selama ini menjalankan penugasan subsidi BBM dan LPG.

Diakui Bhima, penunjukan Dirut dan komut Pertamina lebih kental unsur politisnya. Namun menurutnya, di satu sisi kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo.

Adapun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.