Perbankan Perlu Terapkan Digitalisasi Layanan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mendorong perbankan merealisasikan open banking atau digitalisasi layanan kepada nasabah secara terbuka agar bisnisnya tidak ketinggalan. Sebab, layanan digital saat ini menjadi kebutuhan mendasar pada masa pandemi Covid-19.

"Bank yang tidak melakukan digital banking atau open banking tentu saja model bisnisnya akan ketinggalan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (29/9).

Bank sentral ini sejak Mei 2019 mendorong open banking sebagai bagian Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Melalui open banking atau digitalisasi perbankan itu, kata dia, layanan bank bisa disambungkan dengan platform digital lain, di antaranya perusahaan teknologi keuangan (fintech) hingga perusahaan perdagangan daring atau e-commerce melalui Application Programming Interface (API), sehingga memberikan kemudahan layanan transaksi kepada nasabah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur BI juga memaparkan empat aspek yang perlu cermati perbankan dalam mengembangkan open banking, yaitu transformasi infrastruktur teknologi yakni semua sistem layanan perbankan saling terkoneksi misalnya terkait tresuri, kredit, hingga dana yang tersambung dengan data terkait dana, nasabah hingga petugas bank.

Aspek kedua, lanjut dia, membangun gudang data dari berbagai sistem informasi yang dimiliki bank di antaranya meliputi metadata deposan dan debitur. "Apakah metadata itu juga sudah dibangun dengan artificial intelligent, big data analytical, harus dikembangkan untuk mengolah berbagai data sehingga bisa berguna," imbuh Gubernur BI.

Selanjutnya, aspek terkait pengembangan model bisnis berdasarkan sistem teknologi informasi dan metadata yang dimiliki bank hingga memberikan layanan interaktif secara daring dengan nasabah. Dengan begitu, semua layanan yang dulunya eksklusif diberikan kepada nasabah tertentu, kini dengan open banking, semua nasabah mendapatkan kesempatan yang sama khususnya layanan bank yang personal.

Aspek terakhir yakni mengubah pola pikir yang dilakukan dari jajaran level tertinggi perusahaan hingga bawahan dalam melalukan transformasi.

"Fast Payment"

Perry menambahkan BI siap mengimplementasikan penerapan fast payment tahap pertama sehingga transaksi akan lebih cepat dan menggantikan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) mulai 2021. Menurut dia, BI Fast Payment itu dilakukan secara digital yang diakses 24 jam tujuh hari secara realtime. "Dalam beberapa detik transaksinya akan selesai," kata Perry.

Dia menjelaskan BI Fast Payment itu akan memfasilitasi misalnya transaksi ritel menggunakan Quick Response (QR) Code Indonesia Standard (QRIS) yang terkoneksi dengan layanan open banking atau teknologi keuangan (fintech) terkoneksi melalui Application Programming Interface (API).

Ant/E-10