Penutupan PLTU Perlu Diperluas

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diminta untuk menambah jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang bisa dipensiunkan. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah mempercepat transisi dari energi kotor ke bersih.

"Itu termasuk PLTU captive di kawasan industri," ucap Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, di Jakarta, Senin (19/8), menanggapi penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Bhima mendorong Bahlil merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beleid ini dipandang masih memperbolehkan pembangunan PLTU kawasan industri baru juga perlu direvisi.

"Diperkirakan terdapat 21 gigawatt (GW) PLTU kawasan industri yang hendak dibangun dan menghambat upaya Indonesia mencapai target emisi karbon," ucap Bhima.

Dirinya mendorong Bahlil mempercepat transisi energi ke energi terbarukan, baik melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) maupun dukungan langsung dari kebijakan ketenagalistrikan ESDM dan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Karena itu, lanjut Bhima, Bahlil bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membahas revisi DMO (Domestic Market Obligation) batu bara yang menimbulkan risiko ketergantungan bahan bakar fosil, khususnya di pembangkit listrik.

Senada, Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan Menteri ESDM baru perlu segera memperkuat kebijakan energi yang mendukung transisi ke energi terbarukan sambil memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau.

"Ini termasuk mempercepat pengembangan infrastruktur energi terbarukan, memperbaiki regulasi terkait penggunaan energi, serta menarik investasi di sektor ini. Meskipun kita juga gak bisa berharap banyak karena terbatasnya waktu," ucap Badiul.

Pergantian Tak Efektif

Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pergantian Menteri ESDM tak akan efektif menuntaskan kinerja kementerian, mengingat sisa waktu pemerintahan kurang dari dua bulan. Menurutnya, pergantian tersebut syarat muatan politiknya.

"Itu (reshuffle) langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi, ini murni bersifat politis," ujar Mulyanto.

Dia menjelaskan dari sisi perundang-undangan, di ujung masa pemerintahan ini, memiliki banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM. Beberapa di antaranya adalah RUU EBET (energi baru dan energi terbarukan), PP KEN (Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas (minyak dan gas bumi).

Seusai dilantik, Bahlil menyampaikan arahan Presiden kepadanya untuk secepatnya melakukan pekerjaan yang belum tuntas di Kementerian ESDM. Dirinya tidak secara gamblang menjelaskan terkait masalah transisi energi.

Sementara itu, terkait pengangkatan Rosan P Roeslani sebagai Menteri Investasi, Bhima mendorong mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) itu agar aktif mengundang investor energi terbarukan. Rosan perlu meningkatkan promosi investasi lebih berkualitas, seperti di sektor ekonomi restoratif dan energi terbarukan.

"Dengan peningkatan komitmen investasi yang lebih berkualitas diharapkan penciptaan lapangan kerja di daerah bisa lebih baik," ucap Bhima. III