Penundaan Tarif Impor AS pada Produk Tiongkok Tunjukkan Banyaknya Penolakan
Kapal kargo memuat kontainer di pelabuhan Lianyungang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Amerika Serikat terus mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap produkproduk Tiongkok, biaya untuk bisnis dan konsumen Amerika Serikat akan terus meningkat.
Foto: AFP/CHINA OUTWASHINGTON - Para pengamat Tiongkok pada hari Minggu (1/9) mengatakan keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk sekali lagi menunda pengumuman penetapan akhir untuk tarif impor tambahan pada berbagai macam produk Tiongkok, termasuk kendaraan listrik (EV), sepenuhnya mencerminkan pertentangan yang berkembang dari bisnis dan industri AS.
Dikutip dari Global Times, karena AS terus mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap produk-produk Tiongkok, biaya untuk bisnis dan konsumen AS akan terus meningkat, yang pada gilirannya akan menghasilkan kritik yang berkembang terhadap tindakan proteksionis AS.
Washington harus berhenti mempolitisasi masalah perdagangan dan fokus pada penyelesaian perselisihan melalui pembicaraan yang sedang berlangsung. Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative's Office (USTR) dijadwalkan untuk mengumumkan penetapan akhir untuk tarif yang besar minggu lalu, tetapi pada hari Jumat menunda pengumuman itu lagi. "Penetapan akhir dalam beberapa hari mendatang," kata seorang juru bicara USTR.
Ini adalah kedua kalinya AS menunda pengumuman itu. Pada akhir Juli, USTR juga mengumumkan penerapan tarif, yang telah dijadwalkan pada 1 Agustus, akan ditunda setidaknya selama dua minggu.
Hadapi Kritik
Penundaan ini terjadi karena USTR menghadapi kritik yang semakin meningkat dari para pelaku bisnis dan industri AS, yang khawatir tentang biaya tambahan yang diakibatkan oleh tarif tersebut. Beberapa produsen baterai kendaraan listrik, termasuk Ford Motor Co, mendesak USTR untuk mengurangi tarif yang diusulkan sebesar 25 persen untuk grafit yang digunakan dalam anoda baterai.
"Saya pikir penundaan ini terutama disebabkan oleh penentangan dari para pelaku industri dalam negeri AS," kata Xin Qiang, seorang pakar studi AS di Universitas Fudan, kepada Global Times pada hari Minggu.
Xin mengatakan banyak pelaku bisnis AS masih harus membeli produk dari produsen Tiongkok meskipun pemerintah AS mengenakan tarif tambahan, tetapi hanya dengan biaya yang lebih tinggi.
Ia mengatakan pemerintah AS sebelumnya telah mengabaikan penentangan dari para pelaku industri dalam negeri AS dalam menerapkan tarif tambahan pada produk-produk Tiongkok.
Namun, penentangan terhadap tarif yang direncanakan pada sejumlah produk Tiongkok baru telah semakin keras, yang berdampak lebih besar pada pengambilan keputusan pemerintah AS, karena menghadapi risiko kerugian ekonomi jika terus menindak Tiongkok.
Para pejabat Tiongkok juga telah berulang kali mengkritik tindakan keras AS terhadap para pelaku bisnis dan produk Tiongkok, karena kedua belah pihak terus mengadakan pembicaraan.
Pada tanggal 27 dan 28 Agustus, Wang Yi, anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan direktur Kantor Komisi Pusat Urusan Luar Negeri, mengadakan pembicaraan dengan Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan yang sedang berkunjung.
Para pejabat perdagangan Tiongkok dan AS juga berencana untuk mengadakan pertemuan di Tianjin, Tiongkok Utara.pada tanggal 7 September, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan pada hari Kamis.
Peneliti senior di Akademi Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Ekonomi Tiongkok, Zhou Mi, mengatakan pembicaraan yang sedang berlangsung kondusif bagi kedua belah pihak untuk bertukar pandangan tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama dan setidaknya mencoba menemukan cara untuk mengatasi kebijakan yang memengaruhi perdagangan bilateral dan bahkan global.
Xin mencatat pejabat Tiongkok berulang kali mengemukakan kekhawatiran serius atas tarif tambahan AS selama pembicaraan baru-baru ini.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Garuda Indonesia turunkan harga tiket Jayapura-Jakarta
- 2 Pemeintah Optimistis Jumlah Wisatawan Tahun Ini Melebihi 11,7 Juta Kunjungan
- 3 Dinilai Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Percepat Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT
- 4 Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah
- 5 Meluas, KPK Geledah Kantor OJK terkait Penyidikan Dugaan Korupsi CSR BI
Berita Terkini
- Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- Pemerintah Kukuhkan JK Sebagai Ketum, Sekjen PMI Versi Agung Laksono Tolak Surat Jawaban Kemenkum
- Hati Hati, Ada Puluhan Titik Rawan Bencana dan Kecelakaan di Jateng
- Malam Tahun Baru, Ada Pemutaran Film di Museum Bahari
- Kaum Ibu Punya Peran Penting Tangani Stunting