Pengelolaan Dana Rakyat Selama Ini Kacau

"Jangan buru-buru diterbitkan aturannya tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu," papar Rizal.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menegaskan secara prinsip kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berpihak pada masyarakat, bukan sebaliknya justru merugikan masyarakat.

"Jangan sampai, Tapera ini salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, termasuk menarik investasi, dan kemudian memilih jalan mengumpulkan dana publik untuk membiayai beberapa kegiatan pemerintah yang rawan terhadap praktik korupsi. Terlebih, selama ini terkait pengelolaan dana publik, pemerintah masih lemah tingkat transparansi dan akuntabilitasnya, misalnya dana umat (haji) dan AJB Bumiputera," tegas Badiul.

Iuran Tapera, katanya, juga ditolak sebagian pekerja karena justru menjadi permasalah baru. Pemerintah seharusnya lebih bijak, apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini, di mana harga-harga bahan pokok juga mahal, belum lagi dampak melemahnya rupiah atas dollar AS.

"Sosialisasi yang minim menjadi masalah sendiri dan yang jelas, dengan kondisi saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah memaksakan program Tapera," kata Badiul.
Halaman Selanjutnya....