Pemerintah Perlu Rancang Penguatan Kelas Menengah

JAKARTA - Perhatian pemerintah ke kelas menengah sangat minim. Di sisi lain, negara mengakui besarnya kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 66,35 persen masyarakat Indonesia berada pada kategori pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah.

Sayangnya, dalam berbagai kebijakannya, penyelenggara negara hanya memperhatikan kelompok bawah dan mengabaikan kelas menengah. Program subsidi untuk kelas menengah minim, begitu juga dari sisi intervensi fiskal.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan berbagai program pemerintah pada umumnya selalu mengarah kepada kelas pendapatan rendah atau ke pengusaha di level pendapatan tinggi.

"Kelas menengah terlupakan dalam penguatan daya beli. Padahal ketika terjadi krisis, mereka rentan turun kelas," tegas Direktur Riset Institute for Financial and Economic Studies (IFES) tersebut pada Koran Jakarta, Rabu (28/8).
Halaman Selanjutnya....