Pemda Diminta Berkomitmen dalam Pemberantasan Korupsi

Syarif meminta pengadaan barang dan jasa memakai layanan e-procurement agar akuntabel dan transparan. Pihaknya menyatakan sedang membantu daerah-daerah yang belum memiliki program e-katalog. Hanya Surabaya dan Jakarta yang menurutnya sudah memakai e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa.

"Oleh karena itu, kami minta kepada seluruh pemda, e-proc itu wajib ada, plus e-katalog itu dipercepat, agar pembengkakan-pembengkakan biaya itu tidak terjadi," kata Syarif.

Kedua, KPK membantu memperbaiki masalah perizinan. Menurut Syarif, sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Sistem yang sudah berjalan juga harus diperbaiki agar akuntabel dan transparan. Tujuan sistem ini, untuk mencegah pertemuan pihak pemohon dan pemberi izin yang berpotensi menimbulkan korupsi.

"Sebaiknya tidak ada lagi pertemuan tatap muka pemohon dan pemberi, pegawai atau aparat yang memberi izin itu," ujar Syarif. n mza/Ant/N-3