Pemda Diminta Berkomitmen dalam Pemberantasan Korupsi

Semua perangkat daerah, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan stakeholder lain, di Pemda diminta berkomitmen dalam memberantas korupsi.

JAKARTA - Kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah (Pemda) adalah komitmen yang kuat seluruh pihak terkait. Bukan hanya kepala daerahnya, tapi juga harus disertai dukungan dan komitmen kuat dari jajaran perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan stakeholder lain.

"Kami mengundang 10 provinsi mengikuti rapat koordinasi supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi. Dalam pertemuan ini, kepala daerah diwakili oleh sekretaris daerah dan jajaran satuan kerja pemerintah daerah terkait," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Lebih jauh Syarif menjelaskan 10 provinsi itu adalah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan rapat koordinasi ini bertujuan menyerap informasi terkait dengan kondisi di daerah. Target dari rapat tersebut, pembenahan tata kelola pemerintahan di 10 provinsi. Dengan begitu diharapkan ada pemahaman serupa terkait dengan program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, termasuk area mana saja yang akan menjadi fokus pembenahan.
Halaman Selanjutnya....