Pemda Diminta Berkomitmen dalam Pemberantasan Korupsi

Febri mengatakan beberapa fokus area pembenahannya yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan mendorong Pemda untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting serta pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement.

"Selain itu, terkait pembenahan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," kata Febri.

Rencana Aksi

Setelah rapat ini, tambah Febri, KPK terjun langsung memetakan di 10 provinsi. Hasil dari pemetaan ini akan dibuat menjadi rencana aksi yang berisi langkah perbaikan yang harus dilakukan bersama. KPK juga akan terus memantau kemajuan rencana aksi melalui monitoring dan evaluasi.

Sebelumnya, Syarif mengatakan ada beberapa hal utama yang dilakukan KPK untuk pencegahan. Pertama, upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, agar lebih akuntabel dan transparan. Sektor ini menurut KPK rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Halaman Selanjutnya....