Pelebaran Subsidi Energi Kontradiktif

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menambah subsidi energi menjadi sebesar 394,3 trilliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 kontradiktif dengan program pemerintah mendorong transisi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira menuturkan, pelebaran subsidi energi sebenarnya justru kontradiktif dengan upaya pemerintah merealisasikan subsidi lebih tepat sasaran. Padahal, pemerintah sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Ini justru sinyal pemerintah sebenarnya kurang serius lakukan transisi di sektor transportasi," tegas Bhima kepada Koran Jakarta, Minggu (18/8).

Selain itu, lanjut Bhima, ada risiko meningkatnya subsidi energi terhadap defisit APBN 2025. "Sulit kalau defisit APBN-nya hanya 2,5 persen, bisa lebih bengkak lagi," tambahnya.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai transisi energi yang dijalankan pemerintah masih sangat lamban. Padahal pemerintah sudah menargetkan netralitas karbon atau net zero emission (NZE) maksimal pada 2060, melalui transisi dari fosil ke energi hijau yang ramah lingkungan.
Halaman Selanjutnya....