PBB Sebut Seperempat Umat Manusia Tinggal di Daerah Konflik

JENEWA - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, pada Selasa (7/3), di Jenewa, mengatakan seperempat umat manusia saat ini tinggal di daerah yang sedang dilanda konflik kekerasan. Akibatnya, para warga sipil tersebut menjadi pihak yang paling menderita.

Hal itu, kata Turk, merujuk pada kekerasan yang dipimpin geng di Haiti, kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat (AS), dan konflik di tempat-tempat seperti Eritrea, Nikaragua, wilayah pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Sudan, dan Venezuela.

Perang di Ukraina, jelasnya, telah menyebabkan korban sipil dan kehancuran yang mengejutkan.

"Hak warga Ukraina bahkan sampai generasi mendatang akan dirugikan, dan dampak perang terhadap harga bahan bakar dan pangan, serta ketegangan geopolitik, berdampak negatif terhadap orang-orang di setiap wilayah di dunia," kata Turk.

Lebih lanjut dikatakan kerusakan di seluruh dunia akibat peperangan di Eropa telah mengkhianati janji-janji perubahan transformatif yang dibuat saat pembentukan PBB lebih dari 75 tahun yang lalu.

Dia juga mengaku prihatin atas kecenderungan "matinya ruang sipil" di Russia yang ditandai dengan penutupan surat kabar Novaya Gazeta dan Moscow Helsinki Groups. "Pesan pro perang yang terus-menerus di media pemerintah memberi stereotip dan menghasut kebencian dan kekerasan. Lebih dari 180 kasus kriminal telah dibuka atas tuduhan terkait dugaan pencemaran nama baik Angkatan Bersenjata," paparnya.

Perang selama 12 tahun di Suriah urainya merupakan pertumpahan darah yang menyiksa, dan menyebut negara itu sebagai mikrokosmos dari luka yang ditimbulkan oleh penghinaan terhadap HAM.

"Gempa bumi bulan lalu telah menambah tragedi ini. Satu-satunya jalan ke depan harus melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pertanggungjawaban yang tepat dari semua orang yang telah melakukan kejahatan dan kekejaman di Suriah," katanya.

Kepala HAM PBB juga mengatakan bahwa keamanan di Mali juga sangat mengkhawatirkan, begitu pula di daerah perbatasan antara Burkina Faso, Mali, dan Niger dengan banyak kelompok bersenjata memanfaatkan permusuhan antarkomunitas dan tidak adanya otoritas negara untuk memperluas pengaruh dan menyerang warga sipil.

Kelompok bersenjata nonnegara telah melakukan sebagian besar pelanggaran dan pelanggaran. "Pelanggaran serius juga dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Mali, dalam beberapa kasus disertai oleh personel militer dan keamanan asing," kata Turk.

Penghinaan Perempuan

Turk juga mengaku terkejut oleh penghinaan terhadap perempuan dan kesetaraan perempuan oleh beberapa orang yang disebut pemengaruh, yang menurut dia memicu sikap sosial yang memungkinkan untuk mengabaikan atau bahkan memaafkan kekerasan berbasis gender.

"Penindasan terhadap perempuan di Afghanistan tidak tertandingi, bertentangan dengan setiap sistem kepercayaan yang mapan," kata Turk.