Opsi "Telemedicine"

Selain itu, prosedur operasional standar (SOP), informed consent, dokumentasi layanan, aspek perizinan, lisensi dokter, evaluasi berkelanjutan, serta dokumentasi pembiayaan tidak boleh dilupakan oleh institusi penyelenggara layanan telemedicine.

Kementerian Kesehatan Singapura melibatkan perusahaan rintisan telemedicine untuk kerja sama pengembangan kebijakan. Kementerian Kesehatan mendapat akses dari startup penyedia telehealth untuk ikut melakukan evaluasi. Hasil evaluasinya untuk menyusun muatan kebijakan. Pendekatan ini disebut regulatory sandbox. Dia baru akan berakhir jika regulasi telah diterbitkan.

Oleh karena itu, penyusunan permenkes tentang telemedicine perlu memperhatikan berbagai aspek digitalisasi kesehatan yang lebih luas. Dalam konteks JKN, BPJS Kesehatan, serta berbagai layanan telekonsultasi kesehatan berbasis Apps juga perlu dilibatkan. Selain itu, proses penyusunan regulasi dibuat secara terbuka, terpampang di situs. Tentu ini juga dapat diakses masyarakat untuk memberikan masukan sebelum difinalkan dan resmi sebagai rujukan implementasi telemedicine Indonesia.

BPJS Kesehatan perlu menilai ketersediaan, akses, dan utilisasi layanan kesehatan di kabupaten yang telah berkomitmen mencapai UHC. Upaya meningkatkan akses kesehatan daerah tesebut perlu diprioritaskan. Salah satunya dengan telemedicine.

Penulis Kandidat Doktor Taipei Medical University