Menteri Sosial Cek Kisruh Bantuan

LUMAJANG - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek berbagai masalah bantuan sosial (bansos) dengan mengunjungi Desa Sawaran Kulon, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (28/8) malam. "Nanti akan saya cross check dengan data karena bantuan itu sangat riskan," kata Risma di Lumajang, Minggu (29/8).

Kunjungan mantan Wali Kota Surabaya itu guna memastikan secara langsung ke masyarakat terkait banyaknya polemik dalam penerimaan bansos untuk para penerima manfaat yang ramai beberapa waktu lalu. Risma berdialog dengan masyarakat, usai mendapat laporan, terdapat banyak permasalahan terkait bantuan pemerintah. Antara lain melalui program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) .

"Saya juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait tidak stabilnya pencairan bansos lewat rekening selama Tahun 2020. Saya minta semua pengurus PKH mendata setiap dokumen baik PKH, BPNT/BSDmaupun bansos," tuturnya.

Ia menyatakan, tidak ingin ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Maka data tersebut dinilainya sangat penting. Selain itu, bank penyalur bantuan (BNI) diminta mengecek data pencairan bantuan. "Bantuan bermacam-macam. Ada yang terima PKH dan BPNT. Ada yang terima PKH saja. Ada yang terima BPNT saja, sehingga harus di-cross check dengan benar," katanya.

Terkait dengan permasalahan di Desa Sawaran Kulon, Mensos menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk menyelidiki kebenaran permasalahan yang terjadi saat itu. "Apabila terdapat kesalahan atau penyelewengan dalam pencairan bantuan, diharapkan nantinya segera diproses hukum," ujarnya.

Terbuka

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq memerintahkan kepada seluruh desa di kabupaten setempat agar menyampaikan data secara terbuka dan dipasang di kantor desa setempat. Hal ini terutama terkait penerima bantuan-bantuan sosial di setiap balai desa dengan nominal dan penjelasan.

"Tujuannya agar bansos tersebut transparan dan terbuka, sehingga nantinya tidak ada lagi penyelewengan dana bantuan sosial," katanya. Ia juga minta pendamping PKH dan BPNT untuk memfasilitasi terkait data tersebut agar bisa dipampang di balai desa. Sekaligus yang berkenaan dengan masalah hukum bisa diproses.

"Saya minta Kapolres Lumajang untuk memastikan agar semuanya diproses sesuai dengan mekanisme. Mereka yang salah harus bertanggung jawab," katanya. Sebelumnya, warga Desa Sawaran Kulon mengeluhkan biaya pemotongan dana bansos dari program PKH maupun BPNT.