Menteri PANRB: Digital ID-Gov Cloud Jadi Fondasi Layanan Terpadu RI

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan pembentukan government technology, penguatan identitas kependudukan digital atau Digital ID dan optimalisasi government cloud sebagai lompatan besar layanan digital Indonesia.

"Tiga hal itu menjadi fondasi lompatan besar layanan digital pemerintah, di mana kali pertama dalam sejarah, Indonesia berproses memiliki layanan digital terpadu, tidak terpisah-pisah seperti selama ini," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/1).

Hal itu disampaikan Anas usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

Menurut Anas, langkah transformasi dan integrasi layanan digital terus dipercepat pemerintah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Dukungan dari setiap instansi terkait dapat membantu percepatan kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia.

"Arahan presiden bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Langkah ke depan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang ada," ujarnya.

Keterpaduan layanan digital juga telah diamanatkan melalui penugasan BUMN Perum Peruri sebagai Unit Govtech Indonesia dengan nama INA Digital. Instruksi ini pun telah dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. GovTech tersebut akan memandu keterpaduan layanan digital nasional.

Anas pun optimistis dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga terkait sehingga keterpaduan layanan digital pemerintah bakal segera terwujud pada tahun ini. "Sehingga Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini," jelas Anas.

Koordinasi yang dipimpin Menko Marves Luhut Pandjaitan itu menyepakati pada 22 Januari 2024 semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan government cloud telah terpetakan dan bisa langsung dieksekusi.

"Pemetaan teknis dilakukan kementerian/lembaga terkait, semua harus tuntas 22 Januari, dan langsung digeber eksekusinya sesuai arahan Presiden," imbuhnya.