Manajemen Utang Tidak Efektif

JAKARTA - Tingginya ketergantungan terhadap utang membebani negara dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah perlu mengakhiri kebiasaan berutang.

Pakar Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan utang pemerintah atau negara merupakan sumber penerimaan tersier dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ketergantungan akan utang yang ditunjukkan oleh akumulasi yang semakin besar, peruntukan utang untuk hal yang tidak mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan distribusi pendapatan di masa mendatang, namun digunakan untuk membayar utang terdahulu merupakan suatu indikasi manajemen utang yang buruk," tegasnya, di Jakarta, Rabu (13/10).

Dia menyebut biaya utang pada 2020 sebesar 8,25 persen, lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi nominal sebesar 7,1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan membayar utang yang menurun.

Neraca primer mengalami peningkatan defisit sekitar 600,7 triliun rupiah pada periode 2014-2020 atau meningkat lebih dari 90 persen per tahun. Hal itu merupakan indikasi penggunaan utang tidak efektif.

"Untuk membayar utang diperlukan utang baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya serius mengurangi ketergantungan utang," tandas dia.

Sebagai upaya menekan utang, Suhartoko menyarankan pemerintah untuk melakukan sejumlah hal strategis, di antaranya membuat skala prioritas pembangunan untuk berbagai proyek yang lebih cepat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan keuangan proyek-proyek untuk meminimalkan korupsi. "Itu harus disertai ancaman hukuman yang berat," tegasnya.

Pengawasan Ketat

Hal lainnya, lanjut dia, semua lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap peningkatan penerimaan negara pajak maupun bukan pajak perlu dilakukan pengawasan ketat dan diberlakukan sistem establishment dan reward yang adil dalam mencapai target yang ditentukan.

Terakhir, dia menyarankan untuk sejumlah proyek tertentu penting untuk didanai dengan skema investasi asing daripada utang. "Mengingat transaksi keuangan Indonesia masih sederhana, perlu ada pendalaman transaksi keuangan yang menarik investor asing," ucapnya.

Berdasarkan laporan Bank Dunia dalam International Debt Statistics (IDS) 2022 yang dipublikasikan pada 11 Oktober 2021. Indonesia menduduki posisi ketujuh sebagai negara dengan utang luar negeri terbanyak, yakni 417,5 miliar dollar AS. Sementara cadangan devisa di level 135,9 milliar dollar AS.

Presiden Bank Dunia, David Malpass, dalam keterangannya menyatakan perlunya terobosan menyeluruh untuk mengelola utang demi membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, khususnya guna mengurangi risiko serta mencapai tingkat utang yang berkelanjutan.

"Kami membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat, dan peningkatan transparansi," ucap David.