Kuasa Hukum Berharap Hambali Bisa Disidangkan di Indonesia

Ron Flesvig, juru bicara Kantor Otoritas Penyelenggara Komisi Militer AS, mengatakan peraturan mengharuskan persidangan dilakukan dalam 30 hari setelah rujukan.

Ahmad Michdan, ketua tim pengacara Hambali, mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi perihal persidangan kliennya tersebut.

"Sementara ini menurut hemat saya belum ada kebijakan resminya (persidangan) akan seperti apa. Kita memang ada negosiasi, kita inginnya ekstradisi saja," kata Michdan melalui sambungan telepon dengan BenarNews, Jumat (22/1).

"Tampaknya militer AS tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Hambali, meskipun kami telah membahas bahwa persidangan tidak boleh dilakukan di sana," tegasnya.

Juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah belum menerima informasi resmi perihal rencana persidangan tersebut.
Halaman Selanjutnya....