Kualitas dan Partisipasi Pemilih Harus Terjaga

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan agar kualitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 terjaga dengan baik.

Hal itu tidak hanya menyangkut partisipasi pemilih, tapi juga substansi dari tujuan digelarnya Pilkada.

“Jadi, kita ingin kualitas dari pilkada serentak ini baik, bukan hanya secara kuantitas tapi betul-betul secara substansinya juga,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/11).

Dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas, Kemendagri melakukan jemput bola ke daerah-daerah untuk memantau serta mendorong generasi muda yang duduk di sekolah menengah agar berpartisipasi aktif.

Dia menilai generasi muda perlu diberikan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan pilkada serta kandidat kepala daerah yang hendak mereka pilih.

“Artinya, anak-anak ini tahu mengapa harus mencoblos, mencoblos siapa dan punya pemahaman yang baik tentang kandidat-kandidatnya semua,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa.

Kementerian Dalam Negeri juga telah menyiapkan Desk Pilkada untuk memantau dan mengantisipasi potensi permasalahan yang terjadi selama pilkada.

Kemudian, masyarakat bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika menemukan indikasi pelanggaran.

“Sanksinya tentu disesuaikan dengan aturan yang ada. Bisa teguran secara lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap,” pungkas Bima.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta Korps Brimob Polri untuk bersiap diri menghadapi hari pemungutan suara Pilkada 2024, yakni pada 27 November 2024.

“Baru debat saja saling lempar-melempar, apalagi kalau kemudian terjadi pencoblosan, dan jagoannya tersebut kalah. Ini pasti akan ada reaksi,” kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Selain itu, Kapolri mengingatkan agar Korps Brimob Polri juga bersiap menghadapi tahapan kampanye terbuka, terutama terhadap wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) maupun Badan Intelijen Negara (BIN).