Kasus Korupsi di Tiongkok Meningkat di Tengah Tindakan Keras dan Ekonomi yang Melambat

CHONGQING - Kasus korupsi terhadap pejabat desa dan kota di Tiongkok pada tahun 2024 dilaporkan melonjak, karena tindakan keras pemberantasan korupsi semakin dalam di ekonomi terbesar kedua di dunia. 

Dikutip dari The Straits Times, jumlah kasus terhadap direktur komite desa, yang menjalankan wilayah administratif terkecil di Tiongkok, tumbuh tahun demi tahun sebesar 31.000 atau 67,4 persen, menjadi 77.000 dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, menurut angka resmi.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat kecamatan juga meningkat signifikan, yakni sebanyak 24.000 kasus atau 36,9 persen menjadi 89.000 kasus antara Januari hingga September 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2023. 

Selama sembilan bulan pertama tahun 2024, Tiongkok mencatat 642.000 kasus korupsi, lebih tinggi dari 626.000 kasus sepanjang tahun 2023. Peningkatan tersebut terlihat di semua lima tingkat wilayah administratif negara, yang juga meliputi kabupaten, prefektur, dan provinsi.

Namun, momok korupsi di desa-desa khususnya telah membuat khawatir kepala antikorupsi Tiongkok, Li Xi, seorang anggota Komite Tetap Politbiro tertinggi negara itu.

Dalam pidatonya pada tanggal 20 November, ia mendesak para pejabat untuk terlibat lebih dalam dengan anggota akar rumput dan mendorong masyarakat untuk mengawasi bagaimana dana publik dibelanjakan oleh pejabat daerah.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai kebijakan publik utamanya sejak ia menjabat pada tahun 2012.

Para analis mengatakan kepada The Straits Times bahwa lonjakan kasus korupsi terjadi di tengah pemeriksaan yang lebih ketat, yang telah menjadi cara bagi para pejabat untuk menunjukkan bahwa pekerjaan mereka sejalan dengan prioritas Xi. 

“Itu adalah cara termudah untuk menunjukkan kepada atasan bahwa Anda melaksanakan tugas Anda,” kata Alfred Wu dari Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew.

"Namun fakta terjadi peningkatan yang begitu tinggi tahun ini juga menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi," imbuh Wu, yang mempelajari tata kelola publik di Tiongkok Raya. 

Pada tahun 2023, Tiongkok mendapat skor 42 dari 100, turun tiga poin dari tahun 2022, dan menduduki peringkat ke-76 dari 180 negara dan kawasan pada Barometer Korupsi Global yang disusun oleh lembaga nirlaba global Transparency International, yang bertujuan untuk mendorong transparansi pemerintah di seluruh dunia.

Namun skor terbaru Tiongkok sebesar 42 merupakan peningkatan tiga poin dari skornya pada tahun 2012. 

Klaim penipuan dan penggelapan merupakan bentuk korupsi yang paling umum di desa-desa di Tiongkok, menurut analisis Universitas Hunan terhadap 567 kasus korupsi antara tahun 2015 dan 2020 yang dipublikasikan oleh otoritas pusat.

Sebuah komite inspeksi di provinsi Shandong timur mengungkapkan pada bulan April tahun ini bahwa salah satu mantan sekretaris partai desa telah menggelapkan 109.000 yuan dalam subsidi pertanian dan membuat klaim asuransi palsu antara Maret 2021 dan Oktober 2023. 

Dalam kasus lain, seorang direktur komite desa di Provinsi Shanxi barat laut secara curang menggunakan nama-nama kerabatnya untuk mengajukan permohonan dana pengentasan kemiskinan. Ia menggelapkan lebih dari 200.000 yuan antara tahun 2014 dan 2024.

Para ahli telah mengatakan kepada media lokal bahwa korupsi di desa-desa di Tiongkok sulit diberantas karena pengawasan yang lemah, kurangnya staf yang terlatih dalam akuntansi, dan pengungkapan keuangan yang tidak transparan.

Pejabat di kota-kota dan desa-desa juga dilaporkan berkolusi untuk mendapatkan dana publik melalui penipuan.

Para ahli telah mendesak persyaratan yang lebih ketat untuk pengungkapan keuangan, pengawasan independen terhadap keuangan kota dan desa, serta mekanisme yang lebih baik untuk mencegah konflik kepentingan.

Misalnya, jabatan sekretaris desa, anggota Partai Komunis dengan jabatan tertinggi di wilayah administratif terkecil di Tiongkok, sering kali disertai dengan kewenangan luas dalam memutuskan cara mengalokasikan dana publik.

Ketidakpastian ekonomi Tiongkok terkini mungkin juga berkontribusi terhadap tingginya kasus korupsi tahun ini. 

Victor Shih, direktur Pusat Tiongkok Abad ke-21 di Universitas California San Diego, mengatakan “banyak kader partai mungkin terpaksa melakukan korupsi” karena tunggakan yang meluas di pemerintahan daerah yang lebih kecil. 

Pemerintah daerah sebelumnya mengandalkan penjualan tanah sebagai sumber pendanaan tetapi telah terpukul keras oleh tindakan keras Beijing terhadap pengembang properti yang dimulai dengan sungguh-sungguh pada tahun 2020. Hal ini dilaporkan telah memengaruhi pendanaan pemerintah daerah untuk proyek-proyek publik dan pembayaran gaji kepada pegawai pemerintah.