Junta Segera Laksanakan Sensus untuk Pemilu 2025

YANGON - Pemerintah junta militer Myanmar akan melakukan sensus penduduk dan rumah tangga secara nasional pada Oktober mendatang, kata media pemerintah pada Senin (2/9). Pelaksanaan sensus ini akan membuka jalan bagi digelarnya pemilihan umum yang dijanjikan pada tahun 2025 di tengah konflik yang berkecamuk di seluruh wilayah negara tersebut.

Data sensus yang dikumpulkan antara 1 Oktober dan 15 Oktober akan digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2025, kata kepala junta, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam sebuah pertemuan pada Minggu (1/9), media pemerintah melaporkan.

"Sensus dapat digunakan untuk menyusun daftar pemilih yang benar dan akurat, yang merupakan kebutuhan dasar untuk menyelenggarakan pemilihan umum demokratis multipartai yang bebas dan adil," kata Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu.

Pemilu yang diusulkan tersebut telah banyak dicemooh dan disebut sebagai sebuah sandiwara penipuan dan hasilnya kemungkinan besar tidak akan diakui oleh negara-negara Barat, dengan puluhan partai dibubarkan karena tidak mendaftar untuk ikut serta, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dominan, yang pemerintahannya digulingkan oleh junta.

Negara berpenduduk 55 juta orang ini dilanda kekacauan sejak Februari 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan pimpinan peraih Nobel dan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi, dengan alasan kecurangan dalam pemilu yang dimenangkannya secara telak dua bulan sebelumnya.

Banyak politisi NLD, termasuk Suu Kyi, ditangkap, sementara mereka yang melarikan diri mengatakan tuduhan junta tentang kecurangan pemilu sebelumnya tidak berdasar dan dibuat-buat untuk membenarkan kudeta.

Kudeta tersebut memicu protes meluas yang disambut dengan tindakan keras brutal yang mengubah demonstrasi menjadi gerakan perlawanan bersenjata. Sejak itu banyak tentara etnis minoritas yang mapan menjadi tantangan paling signifikan bagi militer dalam beberapa dekade.

Kecaman

Pada Juli lalu, pemerintah junta militer mengatakan 27 partai yang telah mendaftar untuk pemilu telah mengecam pemberontakan tersebut.

Junta saat ini tidak memiliki kendali efektif atas Myanmar, setelah kehilangan otoritas penuh atas kota-kota yang mencakup 86 persen wilayah negara yang menampung 67 persen penduduk, kata Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar dalam laporan pada Mei.

Sebelumnya pada 2024, ribuan anak muda juga melarikan diri ke luar negeri setelah junta militer menyerukan wajib militer untuk mengisi kembali kekuatannya yang melemah.

Pada Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menjanjikan bantuan teknologi untuk proses sensus untuk dilaksanakannya sebuah pemilu inklusif dalam sebuah pertemuan dengan Jenderal Min Aung Hlaing, menurut media junta.

Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional yang terdiri dari mantan anggota parlemen dan penentang junta lainnya, mengatakan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga harus mengecam pemilu dan pelaksanaan sensus tersebut.

"Junta militer memiliki niat untuk melakukan pemilu sandiwara dan menggunakan alasan sensus untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat, yang akan mereka gunakan untuk meneror mereka," kata juru bicara pemerintah bayangan Myanmar, Kyaw Zaw. ST/I-1