Hukum Potensial Pro Koruptor

Prosedural

Langkah KPU mencegah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak melalui PKPU untuk melahiran wakil rakyat berintegritas. Dapat dibayangkan posisi wakil rakyat yang dibebani pembuatan legislasi, anggaran, dan pengawasan, dikuasai orang-orang korup?

Bisa-bisa peraturan perundang- undangan dibuat justru melahirkan pasal-pasal yang memberi peluang orang berbuat korupsi. APBN/APBD dibelokkan untuk membiayai kepentingan mereka. Peran pengawasan kendor menjadi melakukan kejahatan massal. Penerapan hukum masih cenderung bersifat prosedural atau kaku, menutup mata pentingnya penerapan hukum progresif.

Hukum progresif digagas Satjipto Rahardjo yang prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa, khususnya bidang hukum. Menurutnya, hukum progresif harus membebaskan baik dalam cara berpikir maupun bertindak, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi, tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan (Satjipto Rahardjo, 2004:154).
Halaman Selanjutnya....