Filipina Tak Akan Biarkan Kapalnya Dipindahkan oleh Tiongkok

MANILA - Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LTS), Filipina baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan kapal Filipina dipindahkan secara paksa oleh Tiongkok.

Hal ini dikemukakan oleh juru bicara militer Filipina, Kolonel Xerxes Trinidad, dalam sebuah sesi wawancara dengan This Week in Asia. "Kami akan melindungi kapal patroli BRP Teresa Magbanua," tegas Kolonel Trinidad.

Dikerahkan sejak Mei lalu di Sabina Shoal yang disengketakan di LTS, kapal patroli BRP Teresa Magbanua, menurut pernyataan Manila sebelumnya, bertujuan untuk mengirimkan pesan tegas kepada Beijing bahwa Filipina akan terus melawan ekspansionisme dan aktivitas ilegal Tiongkok.

Pernyataan Kolonel Trinidad itu dilontarkan untuk menanggapi saran Hu Bo, seorang ahli strategi yang juga menjabat sebagai direktur Inisiatif Penelitian Situasi Strategis LTS (SCSPI), yang menyatakan bahwa Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk "memindahkan" BRP Teresa Magbanua sebagai salah satu opsinya.

"Militer Filipina juga memiliki opsi untuk dipertimbangkan jika Beijing mencoba melakukan hal tersebut," ucap Kolonel Trinidad.

"Kami mempunyai langkah-langkah darurat. Namun kami juga ingin memastikan bahwa kami tidak akan mengizinkannya karena akan melanggar hak kedaulatan kami di Laut Filipina Barat," imbuh dia yang menggunakan nama Filipina untuk bagian LTS yang dianggap Manila sebagai zona ekonomi eksklusifnya.

Trinidad juga berpendapat bahwa kehadiran Tiongkok di Laut Filipina Barat adalah ilegal dan menegaskan kembali komitmen pemerintah negaranya untuk mempertahankan haknya di wilayah tersebut.

Saat ini BRP Teresa Magbanua berada sekitar 1.200 kilometer dari daratan Tiongkok dalam upaya Manila untuk mencegah Beijing melakukan pembangunan pulau serupa dengan yang dilakukan di wilayah sengketa LTS lainnya.

Di Persimpangan

Sementara itu Tiongkok mengimbau Filipina untuk mempertimbangkan secara serius masa depan hubungan kedua negara yang berada di persimpangan jalan, dalam komentar yang diterbitkan oleh People's Daily edisi Senin (9/9) di tengah memanasnya ketegangan di LTS.

Filipina dan Tiongkok telah saling tuduh mengenai konfrontasi antar kapal penjaga pantai di perairan yang disengketakan tersebut dalam beberapa bulan terakhir, termasuk bentrokan pada Juni yang mengakibatkan seorang pelaut Filipina kehilangan jarinya.

Insiden tersebut telah membayangi upaya kedua negara untuk membangun kembali kepercayaan dan mengelola konfrontasi dengan lebih baik, termasuk menyiapkan jalur komunikasi baru untuk meningkatkan penanganan sengketa maritim.

"Hubungan Tiongkok-Filipina berada di persimpangan jalan dan menghadapi pilihan jalan mana yang harus ditempuh. Dialog dan konsultasi adalah jalan yang tepat karena tidak ada jalan keluar dari konflik melalui konfrontasi," kata komentar tersebut.

"Manila harus mempertimbangkan secara serius masa depan hubungan Tiongkok-Filipina dan bekerja sama dengan Tiongkok untuk mendorong hubungan bilateral kembali ke jalurnya," imbuh komentar itu yang ditulis dengan nama pena Zhong Sheng yang berarti "Suara Tiongkok", dan nama pena itu sering digunakan untuk memberikan pandangan surat kabar tersebut tentang isu-isu kebijakan luar negeri.

Beijing mengklaim hampir seluruh LTS, termasuk beberapa bagian yang diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Beberapa bagian jalur perairan tersebut, yang dilalui oleh lalu lintas perdagangan senilai 3 triliun dollar AS setiap tahunnya, diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas alam, serta stok ikan.

Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 menemukan bahwa klaim luas Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dan putusan pengadilan itu ditolak oleh Beijing.

Pada Juni lalu, Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Filipina setelah Manila menuduh Tiongkok melakukan "tindakan yang disengaja" untuk menghentikan misi pengiriman pasokan pada pasukan Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal yang disengketakan.

Dalam komentarnya pada Senin, Tiongkok menyalahkan Filipina atas apa yang disebut sebagai masalah kemanusiaan yang menyebabkan para pelaut Filipina yang berada di atas kapal yang dianggap Tiongkok sebagai "kapal yang terdampar secara ilegal" di dekat Sabina Shoal, tidak memiliki akses terhadap pasokan dan menambahkan bahwa orang-orang di atas kapal tersebut telah diperbolehkan untuk pergi.ST/SCMP/I-1