Energi Terbarukan Berbasis Komunitas Mampu Ciptakan Manfaat Ekonomi Rp18 Ribu Triliun

Upaya pemerintah untuk menggenjot transisi energi terbarukan hingga saat ini masih berfokus pada pembangunan pembangkit listrik berskala besar. Mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Sumatra Utara, hingga proyek panas bumi di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur.

Sayangnya, fokus ini justru menciptakan berbagai masalah sosial dan lahan. Belum lagi risikonya terhadap keberagaman hayati.

Proyek listrik berskala besar juga tak menjamin akses listrik yang merata terutama bagi penduduk di desa-desa terpencil. Per akhir 2022, saat Indonesia tengah surplus listrik tercatat ada 4.400 desa yang belum teraliri setrum.

Untuk mencapai transisi energi yang berkeadilan-terutama bagi warga pelosok, pemerintah perlu pendekatan baru untuk memprioritaskan penyediaan energi terbarukan berbasiskan sumber daya lokal dan dikelola masyarakat. Ketergantungan pemerintah terhadap perencanaan ala PLN perlu dikurangi. Sebaliknya, upaya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri nan lestari, perlu didukung habis-habisan.

Riset kami bersama organisasi pegiat isu lingkungan, 350.org, mencoba menelaah manfaat pemerintah apabila menggunakan pendekatan energi berbasis komunitas sebagai langkah prioritas transisi energi. Kami menghitung, dalam 25 tahun ke depan, energi terbarukan berbasis komunitas justru menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp18.636 triliun dan mengangkat 16 juta penduduk dari kemiskinan.
Halaman Selanjutnya....