DPR Pertanyakan Program Vaksin PMK

JAKARTA - DPR RI mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya Direktur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dalam penyediaan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Lantaran permasalahan mengenai PMK ini perlu segera menemukan titik terang karena tepat sebulan lagi akan menghadapi Idul Adha.

"(Vaksin PMK) Ini yang menjadi fokus kami, jadi jangan dianggap enteng. Hari ini dari subuh kira-kira ada 50 WhatsApp masuk ke saya sampai ada yang nangis, sapinya tiga ekor mati dua tinggal satu mau Iduladha. Tampaknya Kementan, (Ditjen) PKH santai aja kok, enggak ada gerakan," ketus Ketua Komisi IV, Sudin terhadap Dirjen PKH Kementan, Nasrullah dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Dia menambahkan, untuk menghadapi Idul Adha setidaknya dibutuhkan hewan ternak sapi dan kambing dalam jumlah besar, kurang lebih 1,6 juta. "Jangan sampai hal ini berdampak pada kesediaan pasokan ternak dan stabilitas harga yang nantinya akan merugikan peternak sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen," imbuh Sudin.

Direktur PKH Kementan Nasrullah menjelaskan vaksin darurat sebesar tiga juta dosis yang bersumber dari APBN PKH, berasal dari Perancis dan estimasi kedatangan pekan kedua Juni 2022. Kemudian dari mitra, mitra dari FAO 12 Juni. Kerja sama Australia 500 ribu sampai 1 juta, Brasil 100 ribu sampai 1 juta, Selandia Baru 100 ribu dosis estimasi akan masuk 1 Juli 2022.

"Untuk pengembangan vaksin di Pusat Veteriner Farma, saat ini lagi proses untuk persiapan, dan estimasi akan dimulai di bulan agustus-september 2022," kata Nasrullah.
Halaman Selanjutnya....