Diduga Terkait Kasus Korupsi Ini, KPK Periksa Mantan Wali Kota Bandung
Arsip Foto - Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (tengah) berjalan memasuki mobil tahanan sesuai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu (6/9/2023).
Foto: ANTARA/Novrian ArbiJakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memeriksa mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP) untuk proyek Bandung Smart City tahun anggaran 2020-2023.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama YM, KR, dan DD," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Menurut informasi yang dihimpun kedua saksi lainnya adalah mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairur Rijal dan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan.
Ketiganya diketahui adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Bandung Smart City.
Untuk diketahui, eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana didakwa telah menerima gratifikasi berbentuk uang dan fasilitas sejumlah Rp400.407.000, terkait dengan proyek Bandung Smart City untuk pengadaan CCTV dan jaringan internet (ISP).
Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendra Eka Saputra di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, disebutkan uang dan fasilitas yang diterima Yana, bersumber dari pihak swasta.
Uang beserta fasilitas tersebut, berasal dari Benny selaku direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA), Andreas Guntoro selaku Vertical Slution Manager PT SMA dan Sony Setiadi selaku Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO).
Dalam suap dan gratifikasi yang diberikan kepada Yana oleh mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Gunawan dan Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairur Rijal ini, diduga untuk mempengaruhi Yana agar bisa menunjuk perusahaan Benny dan Sony sebagai pelaksanaan pengadaan CCTV dan layanan ISP di Kota Bandung.
Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
JPU KPK menuturkan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam rentang tahun 2022 hingga 2023 yang bertempat di Pendopo Wali Kota Bandung, Kantor PT Wijaya Jaya Travelindo, Perumahan Citra 2 Pegadungan Jakarta Barat, dan di Blue Sapphire Lounge International Garuda Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten.
Lebih lanjut, dia merinci Yana telah menerima gratifikasi berbentuk uang sejumlah Rp206.025.000, 14.520 dolar Singapura, 645.000 Yen, 3.000 dolar AS dan 15.630 Baht.
Selain menerima dalam berbentuk uang, Yana Mulyana juga menerima gratifikasi dalam bentuk barang yakni sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan cokelat melalui Khairur Rijal.
Jaksa menilai terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yaitu menerima gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung menerima uang.
Atas perbuatannya JPU KPK mendakwa mantan Wali Kota Bandung tersebut dengan pasal 12 huruf a UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berita Trending
- 1 Ini Solusi Ampuh untuk Atasi Kulit Gatal Eksim yang Sering Kambuh
- 2 Kenakan Tarif Impor untuk Menutup Defisit Anggaran
- 3 Penyakit Kulit Kambuh Terus? Mungkin Delapan Makanan Ini Penyebabnya
- 4 Perkuat Implementasi ESG, Bank BJB Dorong Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan
- 5 Jangan Masukkan Mi Instan dalam Program Makan Siang Gratis
Berita Terkini
- KPU DKI Tegaskan Pemilih Tak Terima Formulir C6 Tetap Bisa Nyoblos
- Gandeng IPB, BNI Ventures Kembangkan Ekosistem Startup
- Ini yang Dilakukan KPU DKI Terkait Kurangnya Partisipasi Pemilih Pilkada
- Ini yang Dipermasalahkan, Tim Pemenangan RIDO Berencana Laporkan KPU DKI ke DKPP pada Kamis
- Kasus Korupsi di Tiongkok Meningkat di Tengah Tindakan Keras dan Ekonomi yang Melambat