Dewan Dukung Sistem Penempatan TKI Satu Pintu

JAKARTA - Komisi IX DPR mendukung penempatan TKI melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang disepakati Indonesia dengan Arab Saudi. Penempatan dengan sistem ini diharapkan dapat mengatasi penempatan non prosedural (ilegal) yang terus membengkak dan cenderung tidak teratasi.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, menjelaskan sistem itu berbeda dengan penempatan sebelum, karena TKI informal tidak bekerja untuk semua jenis pekerjaan rumah tangga. "Maksimal, dua jenis pekerjaan saja, dengan waktu yang terukur dan jaminan upah yang layak," ujar dia, di Jakarta, Rabu (17/10).

Karena konsep itu pula, lanjut Dede, moratorium penempatan TKI tidak dicabut. Artinya, sistem penempatan dengan cara lama tidak diizinkan lagi, tetapi diganti dengan SPSK.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat bekerja sama menguji coba secara terbatas penerapan SPSK pekerja migran Indonesia (PMI).
Halaman Selanjutnya....