Demokrasi di Jakarta Harus Diperkuat

JAKARTA - Setelah melepas status sebagai Ibu Kota Negara, sistem pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta harus diperkuat. Hal itu dengan membangun sistem yang lebih demokratis melalui pengambilan keputusan-keputusan yang berkualitas dan solutif, sehingga bisa mengatasi masalah utama Jakarta, seperti banjir, kemacetan, polusi, dan tingkat kemiskinan penduduknya.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan dorongan agar status Jakarta sama dengan daerah lain wajar. Kekhususan Jakarta, terangnya, tentu sangat berbeda dengan Yogyakarta yang memang memiliki sistem administrasi berbeda.

"Kekhususan Jakarta justru harus diperkuat dengan sistem demokrasi yang sehat dan baik, kepala daerahnya dipilih langsung oleh rakyat. Dengan begitu, kekhususan itu semakin kuat," tegas Badiul.

Sebagai daerah yang didesain menjadi pusat perekonomian, pemerintah Daerah Khusus Jakarta harus memperkuat distribusi anggaran agar antardaerah tidak mengalami ketimpangan dalam pembangunan dan pelayanan publik.

"Jakarta masih bisa dijadikan barometer dalam penguatan demokrasi di Indonesia ketika kepala daerahnya dipilih secara langsung," ungkap Badiul.
Halaman Selanjutnya....