Desa Penentu Kemandirian Pangan

JAKARTA - Pemerintah harus serius memperkuat desa sebagai basis utama produksi komoditas pertanian demi kemandirian pangan. Tanpa itu konsep besar, kedaulatan pangan sulit terwujud.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, sebagai ujung tombak penghasil pangan, desa berperan strategis mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

"Kami percaya kunci kemandirian pangan nasional itu berada di desa. Karena itu, dalam menguatkan swasembada pangan, kami mendukung sepenuhnya inisiatif dari semua pihak yang mendorong produktivitas dan kemandirian pangan," ujar Arief seusai menghadiri 'Peringatan Hari Desa dan Festival Bangun Desa Bangun Negeri' yang digelar di Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1).

Dijelaskannya, swasembada pangan perlu didorong dari tingkat desa, misalnya dengan pengembangan lumbung pangan. Swasembada pun dapat dimulai dari tingkat desa yang mampu menunjang ketahanan pangan secara nasional.

"Ini penting supaya cadangan pangan masyarakat desa selalu ada, sehingga hasil panen petani pun selalu terserap," lanjutnya.

Berkaitan dengan itu, Bapanas memetakan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Berdasarkan survei klasifikasi LPM yang dilakukan sampai November 2024, total LPM yang aktif di seluruh Indonesia ada sebanyak 1.751 yang tersebar di 34 provinsi.

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah LPM terbanyak kedua secara nasional, yakni 189 unit. LPM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan 337 unit. Sementara petani di Kabupaten Subang memiliki program kerja sama 'Mitra Tani' bersama Perum Bulog dengan total luasan mencapai 100 hektare.

LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat dan mesin pengolahan. Ini dibangun untuk memperkuat Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sebagai bagian dari Cadangan Pangan Nasional. Dengan adanya CPM dapat membantu antisipasi tatkala terjadi paceklik, fluktuasi harga, dan bencana.

"Selain LPM, pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal di desa juga akan kita galakkan. Ini karena pangan lokal termasuk penting dan strategis. Kita akan dorong sepenuhnya pemanfaatan pangan lokal sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung swasembada pangan. Ini telah sesuai amanat dalam Perpres 81 Tahun 2024," ucap Arief.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menjelaskan semangat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan. "Ini baru 3 bulan, (tapi) kita sudah putuskan tidak impor beras. Bapak Presiden bilang semangat dulu, kerja keras dulu, usaha dulu. Jangan sedikit-sedikit impor," beber Zulhas.

Seperti diketahui, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi gabah dan beras domestik mulai 15 Januari 2025 dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru. HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan 6.500 rupiah per kilogram (kg), sedangkan GKP di penggilingan dihargai 6.700 rupiah per kg.

Sementara itu, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dan di gudang Bulog masing-masing dihargai 8.000 rupiah dan 8.200 rupiah per kg.

Tata Niaga

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa menegaskan pemerintah harus konsisten mendukung produksi pangan di desa. Tak hanya itu, pemerintah juga harus mendorong desa untuk terlibat dalam tata niaga pangan.

"Perlu demokratisasi ekonomi Indonesia, dimana industrialisasi desa agar masyarakat mampu mengendalikan tata produksi, tata niaga, dan penguasaan sumber daya produksi desa," tegas Awan.