Butuh Target 1 Gigawatt PLTS untuk Bangun Rantai Pasok TKDN

Seperti dilansir oleh Bloomberg, pemerintah akan menghapus persyaratan bahwa proyek tenaga surya harus menggunakan mayoritas bahan yang diproduksi di dalam negeri hingga 2025, ketika pabrik panel surya pertama di Indonesia diharapkan mulai berproduksi.

Dengan perkiraan konservatif, Indonesia dapat menghasilkan lebih dari 4.000 kali keluaran matahari saat ini. Upaya mempercepat transisi energi telah menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo, dan salah satunya mencabut persyaratan "konten lokal" untuk tenaga surya adalah salah satu dari lebih selusin reformasi kebijakan yang dituangkan dalam rancangan rencana investasi senilai 20 miliar dollar AS oleh Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dirundingkan Jokowi dengan Presiden AS, Joe Biden, dan negara kaya lainnya.

Rugikan Industri Pendukung

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, membenarkan bahwa pemerintah sedang berdiskusi untuk melonggarkan aturan proyek pembangkit listrik tenaga surya. Rencana tersebut menunjukkan beberapa tantangan signifikan bagi JETP, termasuk tidak cukupnya hibah atau pinjaman berbiaya rendah dari negara-negara kaya, dan keengganan lembaga keuangan swasta untuk mendanai apa pun yang terkait dengan batu bara, termasuk pensiun dini pembangkitnya.

Untuk bagian Indonesia, mengubah persyaratan tenaga surya mungkin merupakan reformasi hukum yang paling mudah. Saat ini, Indonesia menghasilkan lebih sedikit tenaga surya daripada Norwegia, dan banyak dari yang mereka hasilkan dikirim ke negara tetangga Singapura.
Halaman Selanjutnya....