Beban Fiskal Makin Berat ke Depan

JAKARTA - Pemerintah dibayang-bayangi pembengkakan utang tahun depan karena dampak ugal-ugalan pemerintahan saat ini dalam berutang. Masalahnya, penumpukan utang tak sebanding dengan penerimaan negara seiring tax ratio terus turun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan intinya pembengkakan utang terjadi pada periode 10 tahun terakhir. Bahayanya, lonjakan itu tak diimbangi oleh penerimaan negara dari sisi pajak.

Dia menambahkan pengelolaan utang lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, bukan belanja modal. "Kondisi sekarang gali lubang tutup lubang. Hal ini harus dikurangi agar tidak membebani generasi selanjutnya," tegas Esther kepada Koran Jakarta, Minggu (25/8).

Esther memperingatkan pemerintahan baru ditengarai menambah utang baru. "Kalau sampai rasio utang meningkat 50-60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan tak diimbangi penerimaan negara, maka beban fiskal dan dampak perekonomian ke depan lebih sulit," ucapnya.

Kekhawatiran serupa soal utang juga diungkapkan sejumlah fraksi di DPR. Mereka mewanti-wanti pemerintah ihwal tingginya utang jatuh tempo senilai 800,3 triliun rupiah pada 2025 yang harus dilunasi presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
Halaman Selanjutnya....