Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pilkada Serentak - Perwakilan Parpol Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

Bawaslu Harus Mengawasi Setiap Tahapan Pilkada

Foto : ANTARA/Dhemas Reviyanto

Ketua Bawaslu Abhan (tengah), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kelima kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (keempat kanan), Ketua DKPP Harjono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo (ketiga kiri) bersama perwakilan partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah pada “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Jakarta, Sabtu (10/2).

A   A   A   Pengaturan Font

Hadir dalam deklarasi ini, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta perwakilan partai politik.

Dengan di deklarasikannya gerakan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA pada Pilkada 2018, semua pihak baik penyelenggara pemilu,

lembaga pengawas serta seluruh rakyat harus berkomitmen untuk menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan isu SARA dalam kampanye Tjahjo Kumolo menegaskan, untuk setiap pasangan calon (paslon) ketika nanti berkampanye,

agar menghindari atau meninggalkan politik transaksional/ uang dan politisasi SARA, karena kedua hal tersebut adalah racun demokrasi, karena dapat merusak peradaban dan sendi-sendi demokrasi, sehingga perlu dilawan bersama.

Ia juga mengajak setiap pasangan calon atau paslon beradu konsep serta gagasan, karena pilkada itu tujuannya untuk memilih kepala daerah yang amanah untuk percepatan pembangunan.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top