Pilkada Serentak - Perwakilan Parpol Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
Bawaslu Harus Mengawasi Setiap Tahapan Pilkada
Foto : ANTARA/Dhemas Reviyanto
Ketua Bawaslu Abhan (tengah), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kelima kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (keempat kanan), Ketua DKPP Harjono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo (ketiga kiri) bersama perwakilan partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah pada “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas†di Jakarta, Sabtu (10/2).
Pesta demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 semestinya bebas dari berbagai praktik politik uang serta politisasi SARA.
JAKARTA - Politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada dan proses demokrasi yang berkualitas.
Oleh karena itu peran pengawasan penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sangat lah penting dalam setiap tahapan pilkada, terutama ketika masa kampanye paslon.
"Pemerintah optimistis, penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu, dan parpol dapat melaksanakan pilkada secara baik, sehingga dapat mewujudkan pilkada yang berkualitas,"
ujar Mendagri, Tjhajo Kumolo, dalam acara "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas" di Hotel Royal Kuningan, Jl. Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya