Pilkada Serentak - Perwakilan Parpol Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA
Bawaslu Harus Mengawasi Setiap Tahapan Pilkada
Foto : ANTARA/Dhemas Reviyanto
Ketua Bawaslu Abhan (tengah), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kelima kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (keempat kanan), Ketua DKPP Harjono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo (ketiga kiri) bersama perwakilan partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah pada “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas†di Jakarta, Sabtu (10/2).
Oleh karena itu, dukungan seluruh elemen masyarakat juga sangat diperlukan untuk menangkal dua hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan pilkada.
"Mari kita hindari politik uang dan kampanye berbau SARA," pungkasnya. Menurut Tjahjo, seluruh jajaran pemerintah, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI/Polri, harus memegang teguh komitmennya dalam menjaga netralitasnya selama tahapan pilkada.
"Saya minta, agar unsur pemerintah memberi tindakan berupa sanksi tegas bila menemukan anggotanya yang kedapatan memihak salah satu paslon. Karena birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik."katanya.
Potensi Koruptif
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan, yang menyatakan, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanannya pada politik uang dan SARA.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya