Bank Dunia Setop Pendanaan Proyek Hulu Migas

PARIS - Kelompok Bank Dunia menegaskan akan berhenti membiayai proyek-proyek hulu minyak dan gas (migas) setelah 2019. Hal ini untuk mempertegas dukungan terhadap komitmen para pemimpin dunia terkait dengan upaya mengurangi pemanasan yang dibuat pada 2015 lalu di Paris.

Kebijakan Bank Dunia tersebut disampaikan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, saat Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Satu Planet (One Planet Summit) di Boulogne-Billancourt, dekat Paris, Selasa (12/12). Hadir pada pertemuan itu Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Namun, Bank Dunia masih akan membiayai proyek hulu migas untuk negara-negara miskin. Dengan catatan, ada kejadian luar biasa yang melatarinya dan memberi manfaat lebih bagi masyarakat miskin di negara tersebut. "Harus ada manfaat yang jelas dalam akses energi bagi orang miskin dan proyek tersebut sesuai dengan komitmen perjanjian Paris," tegas Jim.

Jim Yong Kim juga menyebut berbagai inisiatif di berbagai belahan dunia yang bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini termasuk perjanjian jutaan dollar AS untuk mendistribusikan jutaan lampu LED dan lampu tabung, ribuan mobil listrik dan stasiun pengisian energi serta jutaan smart meter di seluruh India.

Smart meter adalah perangkat elektronik yang mencatat konsumsi energi listrik dalam rentang satu jam atau kurang, dan mengomunikasikan informasi itu untuk memantau atau menagih pemakaiannya. Pada bagian lain, Jim mengungkapkan Bank Dunia akan mengucurkan dana sampai 4,5 miliar dollar AS untuk melawan dampak perubahan iklim global.

Bank Dunia menyebutkan dana tersebut bertujuan untuk mendukung kota-kota dalam memerangi peningkatan ancaman perubahan iklim. Pada KTT itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pertarungan untuk perubahan iklim belum dimenangkan. "Tidak ada rencana B," kata Guterres.

Sedangkan Mantan Luar Negeri AS, John Kerry, mengatakan ada rasa malu bagi negaranya yang menarik diri dari Kesepakatan Paris. Perjanjian Paris ditandatangani oleh 195 negara pada April 2016. Perjanjian ini bertujuan untuk melawan perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celsius.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan ada beberapa implikasi bagi Indonesia dari rangkaian KTT One Planet, di antaranya pentingnya pemantapan sistematika dana lingkungan dan perubahan iklim untuk pendanaan pembangunan mendampingi APBN.

Selain itu, dalam kebijakan sektor energi perlu dilakukan katup-katup pengaman penggunaan bahan bakar fosil, serta perlu dilakukan penguatan dukungan pengembangan energi baru dan terbarukan geotermal. "Indonesia punya kekuatan dalam hal-hal tersebut dan kita optimis bisa kelola ketahanan iklim bangsa," katanya. Siti Nurbaya menegaskan pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengawal isu perubahan iklim.

Rtr/SB/AR-2