Badan Pangan Diharapkan Mampu Menekan Impor

"Bukan hal mudah mewujudkan kedaulatan pangan, tapi Perpres ini harapan besar kembali terbuka. Kepala BPN harus kuat dan mampu mengoordinasikan pelaksaan kebijakan oleh kementerian atau lembaga terkait pangan nantinya," kata Yakub.

Dihubungi terpisah, Dewan Penasihat Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan walaupun terlambat, tapi Perpres patut diapresiasi karena Presiden sudah melaksanakan mandat UU Pangan.

"Keterlambatan ini memang ada sejumlah konsekuensi," katanya.

Konsekuensi pertama adalah problem hukum yang ditimbulkan oleh Omnibus Law. UU Pangan semangatnya adalah pembatasan impor maka yang diutamakan adalah kecukupan pangan dengan titik berat pada kecukupan produksi pangan dan cadangan pangan nasional baru.

"Omnibus Law yang hadir belakang, membuat impor lebih terbuka. Inilah pentingnya bagaimana memperhitungkan cadangan pangan sehingga kecukupan produksi pangan di dalam negeri terus didorong," jelas Gunawan.
Halaman Selanjutnya....