Badan Pangan Diharapkan Mampu Menekan Impor

Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, yang diminta pendapatnya, Rabu (25/8), berharap harmonisasi dan sinkronisasi aturan segera diselesaikan agar Badan Pangan bisa cepat bekerja.

Dalam Perpres, jelas Yakub, badan tersebut akan dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, koordinasi urusan pangan nasional yang selama ini tercerai berai di banyak lembaga dan kementerian bisa terpusat.

Badan tersebut, katanya, juga memiliki wewenang mengorkestrasikan tak hanya koordinasi, tapi juga perumusan, penetapan kebijakan, serta pelaksanaan ketersediaan pangan, stabilitas, sampai harga dan masalah kerawanan pangan.

"Dengan demikian, sistem informasi kita akan menjadi jernih dan lebih baik. Dengan data yang valid dan hanya ada satu neraca pangan saja, tidak seperti selama ini tarik-menarik antarkementerian. Keputusan dan kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan nasional, bukan kepentingan kelompok atau golongan," jelas Yakub.

Bagi BUMN bidang pangan seperti Perum Bulog, menurut Yakub, akan menjadi efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan penugasan, pengadaan, dan distribusi cadangan beras pemerintah (CBP). Pendanaannya pun diharapkan bisa terpenuhi melalui APBN, bukan menggunakan dana bank seperti yang selama ini membuat Bulog tidak punya kekuatan untuk menjaga CBP.
Halaman Selanjutnya....