Badan Gizi Nasional Harus Akomodir Pangan Lokal

JAKARTA - Badan Gizi Nasional diharapkan dapat mengakomodir pangan lokal dalam segala kebijakannya, termasuk untuk program makanan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terlebih lagi, pangan lokal mengandung protein hewani yang bisa mengatasi masalah stunting pada anak.

"Komitmen diversifikasi pangan mesti disampaikan terbuka ke publik oleh badan gizi," tegas Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, Senin (19/8), ketika diminta tanggapannya terkait pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Awan berharap Dadan mengungkapkan target terukurnya, hasil kajian tentang uji coba program makan bergizi gratis, serta perkiraan dampaknya terkait penanggulangan kemiskinan.

Semestinya, kata dia, pemanfaatan pangan lokal juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, banyak pihak terlibat di sana, termasuk masyarakat lokal sebagai penyuplainya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pada Senin (19/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.

Program tersebut ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025, usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Mengenai skema penyaluran program, Dadan menyatakan arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi dana untuk program makan bergizi gratis adalah sekitar 71 triliun rupiah atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis.

Program ini ditargetkan dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.

Bahas Anggaran

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan menemui Dadan Hindayana guna membahas rincian anggaran badan tersebut.

"Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, di Jakarta, Selasa (20/8).

Dia tidak menyebut kapan waktu pasti pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, dia memastikan proses anggarannya sedang dalam penyusunan.

"Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat," ujar dia.

Momentun pelantikan Dadan bertepatan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Aturan yang baru diteken pada 15 Agustus 2024 ini bertujuan memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan.