Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Bersifat Dinamis

Sejalan dengan pernyataan ini maka hukum harus dilihat tidak hanya sebagai norma yang tertulis, melainkan sebagai norma yang bersifat dinamis, dan perilaku aparatur hukum bahkan sebagai suatu nilai (values) sebagaimana Van Appeldorn mengemukakan bahwa melihat hukum hanya terdiri dari pasal-pasal menyesatkan karena hukum sesungguhnya terletak di balik undang-undang/ norma tertulis. Sesuatu di balik UU itulah nilai (values) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; nilai Pancasila.

Merujuk pada nilai Pancasila sebagai filosofi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka hukum Indonesia sejatinya memerlukan asas musyawarah-mufakat atau penyelesaian dengan cara "win-win solution", tidak harus bersengketa di hadapan pengadilan semata-mata karena keadilan sebagai tujuan hukum adalah milik para pihak yang bersengketa atau pelaku dan korban, bukan milik dan dominasi negara saja.

Pertimbangan faktor efisiensi yang diwujudkan lebih sulit daripada faktor efektivitas. Faktor efisiensi penegakan hukum harus dilandaskan pada pertimbangan "cost and benefit ratio " dari tindakan penegakan hukum. Asas hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan yang berusia ratusan tahun yang lampau dan hanya berdasarkan faktor efektivtias, disubstitusi dengan asas, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (geen schuld zonder nut). Prinsip efisiensi dalam ekonomi mikro: kesembiangan (equilibirum), efisiensi, dan ... seharusnya digunakan dalam rangka mencapai tujuan hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga capaian penegakan hukum bersifat terukur dan terarah serta berkesinambungan tidak harus memboroskan keuangan negara dan bahkan pemasukan keuangan negara dari penegakan hukum atas tindak pidana korupsi serta ekses-ekses negatif daripadanya jauh lebih besar.