Aduan Transaksi Perumahan Tertinggi

Pemerintah diminta memperketat pengawasan terhadap implementasi transaksi perumahan yang dilakukan oleh pengembang, baik kecil maupun besar.

Jakarta - Transaksi perumahan menjadi masalah yang paling banyak dikeluhkan konsumen. Masyarakat mengeluhkan soal pengabaian hak-haknya sebagai konsumen.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), selama 2017 hingga sepanjang 2018, transaksi sektor perumahan sering kali dikeluhkan konsumen. Dari 241 pengaduan yang masuk ke BPKN, sekitar 207 pengaduan terkait sektor perumahan atau sekitar 85 persen dari total aduan.

Ketua BPKN, Ardiansyah Parman, mencontohkan masih banyak terjadi pemasaran perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi dan pelaksanaan kontrak kurang berkeadilan serta kurang jelasnya skema. Dengan demikian, hak konsumen atas sertifikat menjadi tidak jelas.
Halaman Selanjutnya....