Aduan Transaksi Perumahan Tertinggi

BPKN menyampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk Kementerian PUPR. Beberapa di antaranya yakni menegakan dispilin pemasaran oleh developer (pengembang), memberikan sanksi tegas kepada developer yang melanggar serta bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyusun peraturan bersama tentang keamanan transaksi termasuk transaksi online.

Awasi Iklan

Khusus untuk Kemendag, diminta membuat aturan tentang pengawasan iklan, pengawasan cara menjual dan pengawasan klausal baku. Selama ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pengawasan iklan dan pengawasan cara menjual, sedangkan pengawasan klausula baku belum diatur secara baik. Adapun kepada OJK, BPKN meminta menetapkan mekanisme kontrol pada bank untuk memastikan pengusaan sertifikat.

Wakil Ketua BPKN Rolas B Sitinjak menambahkan permasalahan ini bukan hanya dilakukan oleh developer kecil tetapi juga pengembang kelas kakap.
Halaman Selanjutnya....