Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Jangan Cuma Ditegur, DPR Minta Spekulan dan Kartel Pangan Dihukum Berlapis

17 Selasa, 17 Nov 2026, 17:50 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Jangan Cuma Ditegur, DPR Minta Spekulan dan Kartel Pangan Dihukum Berlapis Jangan Cuma Ditegur, DPR Minta Spekulan dan Kartel Pangan Dihukum Berlapis Doc: Antara
Ket. Komisi VI DPR RI mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap spekulan dan kartel pangan yang mempermainkan harga dan ketersediaan pangan di pasar. Desakan itu disampaikan saat menanggapi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun

JAKARTA -Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap spekulan dan kartel pangan yang mempermainkan harga dan ketersediaan pangan di pasar.

Desakan itu disampaikan Herman saat menanggapi gejolak harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, dalam wawancara dengan media di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kenapa Harga Pangan Naik?

Menurut Herman, harga pangan naik-turun itu dipengaruhi oleh keseimbangan pasokan dan permintaan. Ini yang disebut hukum besi ekonomi.

Harga bisa naik karena produksi turun akibat cuaca, misalnya El Nino dan kemarau panjang. Tapi harga juga bisa naik karena ulah penimbun yang sengaja menahan barang agar langka, lalu menjualnya dengan harga tinggi.

"Jika memang ditemukan bahwa harga pangan kenaikan ini ditentukan oleh karena adanya kartel, oleh karena ada spekulan, saya kira inilah peran dari aparat penegak hukum," tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Hukumannya Harus Berlapis

Herman menegaskan, negara sebenarnya sudah punya aturan yang kuat untuk menjerat pelaku kecurangan pangan. Tinggal mau ditegakkan atau tidak.

Hukumannya pun bisa berlapis, tidak cuma satu pasal.

"Hukumannya berlapis, bisa melalui Undang-Undang Pangan, bisa melalui Undang-Undang Perdagangan, bahkan bisa melalui KUHP bagi setiap orang yang melakukan penimbunan," jelasnya.

Tujuannya satu: biar ada efek jera. Kalau cuma ditegur, pelaku akan mengulang lagi.

Penindakan hukum ini, kata Herman, harus berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah menggenjot produksi dalam negeri.

Bulog dan ID Food Tidak Bisa Sendirian

Herman juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mengejar target swasembada pangan. Tapi ia mengingatkan, Perum Bulog dan ID Food tidak bisa bekerja sendirian.

Pemerintah daerah juga harus ikut turun mengawasi tata niaga di pasar.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +