Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR
Selasa, 17 Nov 2026, 14:45 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan hingga hari ini, Selasa (17/11), Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden (wapres) kepada MPR.
Kepastian itu disampaikannya seiring disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
“Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril kepada wartawan usai kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, belum disampaikannya nama kandidat berkaitan erat dengan prosedur formal pencalonan dan padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Yusril menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang=Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar.
Apabila pemilihan tetap dipaksakan pada jadwal awal yaitu 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November. Sementara pada saat ini Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, Tiongkok, sehingga baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11).
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.
"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.
Yusril menekankan bahwa sesuai amanat UU MD3, bakal calon harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Prosedur formal itu harus ditempuh secara cermat untuk menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.
Terkait mencuatnya berbagai nama calon Wapres pengganti di tengah masyarakat termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril memandang sebagai dinamika demokrasi yang bersifat informal.
Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai nama-nama yang akan diajukan ke parlemen sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa setelah dua nama tersebut resmi diserahkan paling lambat 25 November, tim verifikasi MPR akan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebelum menggelar sidang pemilihan melalui pemungutan suara secara tertutup pada 9 Desember.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!