Dekarbonisasi Transportasi Dikebut, Kemenhub Hadapi Tantangan Emisi fosil

JAKARTA – Dekarbonisasi sektor transportasi menjadi salah satu agenda penting dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pencapaian target net zero emission.

Tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik, menuntut transformasi sistem transportasi yang lebih efisien dan rendah emisi.

Namun, percepatan dekarbonisasi tidak cukup hanya mengandalkan peralihan ke kendaraan listrik, melainkan juga membutuhkan penguatan transportasi publik, pengembangan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mampu mendorong perubahan perilaku dan ekosistem mobilitas secara menyeluruh.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat dekarbonisasi transportasi melalui peta jalan penurunan emisi gas rumah kaca sebagai acuan pengembangan kebijakan dan aksi mitigasi pada seluruh subsektor transportasi nasional.

"Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal, peralihan angkutan penumpang dan barang ke kereta api, serta modernisasi kapal dan teknologi pesawat," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/11).

Arif mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan dalam Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi.

Dokumen hasil kerja sama Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) tersebut, memuat arah kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Arif menegaskan, penyerahan dokumen itu perlu ditindaklanjuti dengan penerapan hasilnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di seluruh sektor transportasi agar memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan itu, ia berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Lebih lanjut dia mengatakan peta jalan tersebut disusun bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan mitra konsorsium lainnya berdasarkan inventarisasi emisi gas rumah kaca serta analisis pada setiap sektor transportasi.

Hasilnya menjadi dasar untuk menghitung potensi penurunan emisi, mengidentifikasi target dan aksi mitigasi, serta merumuskan arah kebijakan transisi energi yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kementerian Perhubungan.

Pada sektor transportasi darat, arah kebijakan mencakup peningkatan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, termasuk bus dan Bus Rapid Transit (BRT), serta penerapan manajemen lalu lintas.

Sementara itu, pada perkeretaapian, langkah yang didorong meliputi peningkatan angkutan penumpang dan barang menggunakan kereta api serta elektrifikasi perkeretaapian.

Pada sektor transportasi laut, penurunan emisi diarahkan melalui modernisasi kapal dan peningkatan efisiensi operasional pelayaran.

Adapun pada subsektor transportasi udara, upaya tersebut mencakup modernisasi teknologi pesawat, efisiensi penerbangan, serta pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Selain menghasilkan dokumen peta jalan, kerja sama ini juga menghasilkan panduan perhitungan emisi. Pengembangan perangkat pendukung masih berlangsung untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan dekarbonisasi sektor transportasi.