Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Biaya Sertifikasi Terlalu Mahal, DPR Minta Disesuaikan dengan Kemampuan UMKM

17 Selasa, 17 Nov 2026, 17:33 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Biaya Sertifikasi Terlalu Mahal, DPR Minta Disesuaikan dengan Kemampuan UMKM Biaya Sertifikasi Terlalu Mahal, DPR Minta Disesuaikan dengan Kemampuan UMKM Doc: dpr.go.id
Ket. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026)

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti biaya sertifikasi yang terlalu mahal dan memberatkan UMKM.

Menurutnya, kewajiban memenuhi standar memang penting. Tapi kalau biayanya tidak disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil, justru bisa mematikan usaha mereka.

Hal itu disampaikan Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Contohnya Sertifikasi Halal

Saleh mencontohkan kewajiban sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini sempat terkendala karena banyak UMKM tidak mampu membayar biayanya.

Biaya sertifikasi bisa mencapai sekitar Rp5 juta per produk. Bagi UMKM, angka itu sangat berat. Akibatnya, penerapan kewajiban sertifikasi halal pun ditunda hingga 2028.

"Ini harus jadi pelajaran," kata Saleh.

Pemerintah harus melihat kemampuan pelaku usaha, terutama produsen makanan ringan dan produk kebutuhan sehari-hari yang harga jualnya relatif murah.

"Kalau harga barangnya cuma misalnya katakan Rp2,5 juta, itu tidak mesti harus diminta bayaran. Tapi kalau harganya misalnya Rp50 juta ke atas, dia harus bayar sekian," ujar Saleh.

Artinya, biaya pengujian dan sertifikasi bisa dibuat proporsional. Yang usahanya masih kecil, dibantu atau digratiskan. Yang usahanya sudah besar, baru bayar sesuai kemampuan.

Dengan cara itu, kewajiban standar tetap jalan, tapi UMKM tetap bisa berkembang.

*Tata Kelola BSN Juga Disorot*

Selain soal biaya, Saleh juga menyoroti tata kelola antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan lembaga pengujian dan sertifikasi lainnya.

Menurutnya, fasilitas pengujian BSN masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan teknis banyak melibatkan lembaga swasta. Sementara itu, transparansi penerimaan dan pembagian manfaat ekonominya masih belum jelas.

Ia mengingatkan, kalau tata kelola produk tidak tertib, kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia bisa turun.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +