Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

NTB dan NTT Bidik Pungutan Wisatawan Asing seperti Bali, Bima Arya Beri Dukungan

16 Senin, 16 Nov 2026, 19:40 WIB | Oleh:
NTB dan NTT Bidik Pungutan Wisatawan Asing seperti Bali, Bima Arya Beri Dukungan NTB dan NTT Bidik Pungutan Wisatawan Asing seperti Bali, Bima Arya Beri Dukungan Doc: Kemendagri
Ket. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berpeluang mengadopsi kebijakan pungutan wisatawan asing seperti yang diterapkan di Bali. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungan terhadap penguatan kewenangan tersebut melalui penyusunan rancangan undang-undang perubahan aturan tentang kedua provinsi.

JAKARTA - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berpeluang mengadopsi kebijakan pungutan wisatawan asing seperti yang diterapkan di Bali. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungan terhadap penguatan kewenangan tersebut melalui penyusunan rancangan undang-undang perubahan aturan tentang kedua provinsi.

Dukungan itu disampaikan Bima dalam Rapat Dengar Pendapat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menilai pengaturan kekhasan daerah perlu dikaji secara mendalam agar sesuai dengan karakteristik wilayah dan mampu memperkuat kapasitas fiskal.

"Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT," ujar Bima.

Menurut Bima, penguatan aturan daerah harus mempertimbangkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam kerangka otonomi daerah. Aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, serta karakteristik religius masyarakat setempat.

Kebijakan yang sudah berjalan di Bali dapat menjadi referensi bagi NTB dan NTT dalam merancang pengaturan baru. Meski demikian, penerapannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masing-masing daerah agar memberikan manfaat bagi pelestarian adat, peningkatan layanan pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Bima mengingatkan, pungutan terhadap wisatawan asing harus memiliki kejelasan mengenai alokasi dan pemanfaatan dananya. Penerimaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, termasuk dengan memperbesar keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata.

Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pemerintah daerah. Pemanfaatan dana juga perlu mendukung terbentuknya ekosistem pariwisata yang menghubungkan destinasi, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Selain sumber pendanaan, Bima menyoroti pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dinilai perlu menjadi pedoman yang terhubung dengan kebijakan penganggaran dan penataan ruang.

"RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat," ungkap Bima.

Ia menjelaskan, dokumen perencanaan tersebut harus mampu mengikuti perkembangan sektor pariwisata dan menjadi acuan bagi pelaksanaan program di daerah. Sinkronisasi dengan pemerintah pusat juga diperlukan agar arah pembangunan destinasi dan dukungan anggaran dapat berjalan selaras.

Bima turut mengapresiasi kerja sama NTB, NTT, dan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kolaborasi ketiga provinsi tersebut dinilai dapat mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.

Kerja sama itu juga diharapkan mendukung keterpaduan pengembangan destinasi dan distribusi kegiatan ekonomi. Bima berharap penyusunan RUU perubahan undang-undang tentang Provinsi NTB dan NTT menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kekhasan serta kebutuhan kedua daerah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
Ahli UMJ : UU 8/2019 Bedaka...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Menaker : Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

16 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +