Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kapolri Sebut Belum Ada Tersangka dalam Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden

17 Selasa, 17 Nov 2026, 17:34 WIB | Oleh:
Kapolri Sebut Belum Ada Tersangka dalam Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Kapolri Sebut Belum Ada Tersangka dalam Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden Doc: ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Ket. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri depan) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha nasional. 

“Belum, belum (penetapan tersangka, red,). Masih dalam proses,” katanya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).

Kapolri mengatakan bahwa penyidik dalam tim khusus yang diketuai Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, tengah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi.

“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” imbuhnya.

Terkait penanganan kasus dugaan makar, Polri tercatat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Menurut situs https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker yang diakses pada Selasa sore, Kejaksaan mencatat SPDP tersebut dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/ Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

Dalam SPDP, terdapat beberapa pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023; Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dari pasal-pasal tersebut, diketahui terdapat dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.

Adapun dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +