Biaya Sertifikasi Terlalu Mahal, DPR Minta Disesuaikan dengan Kemampuan UMKM
Selasa, 17 Nov 2026, 17:33 WIB | Oleh: Tim RedaksiKarena itu, penguatan standardisasi, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikasi halal, harus benar-benar dipakai untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, bukan sekadar menambah beban.
Saleh juga menilai posisi BSN perlu diperkuat, agar punya kewenangan lebih tegas untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan standardisasi nasional.
*Pakar: Harus Ada Analisis Dampak Dulu*
Sebaiknya Anda baca juga:
Menanggapi hal itu, pakar Waluyo Marto Wiyoto sepakat persoalan ini perlu dikaji lebih mendalam melalui audit terhadap pelaksanaan pengujian dan sertifikasi yang berjalan saat ini.
Menurutnya, penguatan BSN harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebutuhan sumber daya, serta keberadaan lembaga pengujian dan akreditasi yang sudah beroperasi.
Waluyo juga menekankan pentingnya analisis risiko dan dampak sebelum pemerintah menetapkan kewajiban standarisasi terhadap suatu produk.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Jadi supaya nantinya itu berdampaknya positif untuk meningkatkan daya saing, dan tidak memperlemah bagi yang mungkin lagi proses untuk peningkatan kualitas," pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!