Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK Dijamin Dapat Kemudahan dan Pendampingan dari BPJPH

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan kemudahan pengajuan dan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Indonesia.

“BPJPH memastikan bahwa mengurus sertifikat halal tidak akan membuat pelaku usaha kerepotan atau terganggu aktivitas usahanya. Sebab, pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan secara secara online menggunakan ponsel atau laptop melalui SiHalal di ptsp.halal.go.id tanpa harus berkunjung ke kantor BPJPH,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pengajuan tersebut, lanjut dia, juga akan ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) selama proses sertifikasi halal.

Dalam pengajuan sertifikasi halal tersebut, ia juga mewanti-wanti agar pelaku usaha mengisi data dengan benar agar pengajuan dapat ditindaklanjuti hingga terbit sertifikat halal.

Sementara itu, Aqil Irham menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha.

“Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, dan memperkuat daya saing produk,” ujar dia.

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan sertifikasi halal berisiko kehilangan peluang menjangkau konsumen yang menjadikan kehalalan sebagai pertimbangan utama.

“Percepatan sertifikasi halal membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen. Karena itu, kolaborasi dan pendampingan menjadi penting agar semakin banyak pelaku usaha yang memahami serta dapat mengakses layanan sertifikasi halal,” kata Aqil Irham.

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengatakan sertifikasi halal merupakan bagian dari perlindungan hak konsumen.

“Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami kewajiban sertifikasi halal dan memperoleh pendampingan agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Atalia.

Ia menambahkan bahwa DPR turut mengawal penyelenggaraan jaminan produk halal melalui fungsi legislasi.

“Program-program pemerintah, termasuk sosialisasi jaminan produk halal, menjadi perhatian kami. Kami juga bertugas menampung aspirasi masyarakat agar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi dapat disampaikan kepada pihak terkait,” ujar dia. Ant