Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Anggota Polri EHS Disidang KKEP atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal

17 Selasa, 17 Nov 2026, 17:05 WIB | Oleh:
Anggota Polri EHS Disidang KKEP atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal Anggota Polri EHS Disidang KKEP atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal Doc: Polri
Ket. Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026). EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bareskrim Polri.

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026). EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bareskrim Polri.

Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta. Proses tersebut menjadi bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pelaksanaan sidang merupakan bentuk komitmen institusi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut proses penegakan kode etik menjadi salah satu upaya memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya.

"Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi," ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan, EHS diperiksa terkait dugaan pelanggaran ketika menjalankan tugas di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjadi Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., sedangkan anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Trunoyudo menegaskan bahwa penanganan perkara etik tersebut mengacu pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Prinsip itu berarti setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan aturan, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," tegasnya.

Ia juga memastikan proses pemeriksaan tidak memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Polri, menurutnya, mengedepankan profesionalitas, kepatuhan terhadap prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam persidangan.

"Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi," lanjut Trunoyudo.

Untuk mendukung jalannya persidangan, dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri dihadirkan sebagai pembela. Sementara itu, dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bertugas sebagai penuntut dalam sidang tersebut.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal. Kehadiran lembaga tersebut dimaksudkan untuk memantau proses persidangan yang berlangsung di lingkungan Mabes Polri.

Hingga keterangan disampaikan, sidang KKEP terhadap EHS masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan resmi. Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan serta hasil persidangan kepada media setelah seluruh rangkaian proses selesai.

"Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik," pungkasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Rona
Grammy Awards 2027 Umumkan ...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +