KPK Telusuri Dugaan Pemerasan oleh LBS, Bupati Sorong Selatan Dimintai Keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka LBS saat memeriksa Bupati Sorong Selatan berinisial PK sebagai saksi pada Selasa (10/11).

KPK juga mendalami hal tersebut saat memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S sebagai saksi pada tanggal yang sama.

"Pemeriksaan saksi Bupati Sorong Selatan, termasuk juga saksi Sekda Purworejo, tentunya semuanya didalami berkaitan dengan adanya dugaan praktik-praktik serupa (pemerasan) yang dilakukan oleh tersangka LBS," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.

Budi menjelaskan KPK perlu mendalami hal tersebut untuk mengetahui LBS melakukan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang saja atau tidak.

"Apakah hanya dilakukan di Pemalang atau kemudian juga merembet ke daerah-daerah lain? Dengan demikian, keterangan dari para pihak tersebut tentunya sangat membantu penyidik untuk kemudian mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh, terutama yang dilakukan oleh LBS," ucapnya.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang berinisial AW.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.

KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.