Pengelolaan Sanitasi Sleman Diuji, Keberlanjutan Layanan Jadi Sorotan

SLEMAN, — Pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sleman menjalani verifikasi lapangan dari tim penilai pemerintah pusat dengan menitikberatkan pada keberfungsian infrastruktur, kualitas pelayanan, manfaat bagi masyarakat, hingga keberlanjutan pengelolaannya.

Verifikasi dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Donokerto, Kapanewon Turi, dan TPST Madurejo, Kapanewon Prambanan, Senin (26/10). Penilaian tersebut merupakan bagian dari pemilihan kabupaten/kota terbaik dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sanitasi.

Tim penilai antara lain melibatkan pemerhati sanitasi sekaligus Ketua Tim Penilai Dwityo Akoro serta tim Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum yang diketuai Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Sanitasi Nuzulina Ilmiaty Ismail.

Nuzulina mengatakan penilaian tidak sebatas melihat keberadaan infrastruktur sanitasi. Keberfungsian fasilitas dan dampaknya bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi.

“Keberhasilan pembangunan sanitasi tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun, tetapi juga dari keberfungsian infrastruktur tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan, kemudian manfaat yang nanti dirasakan masyarakat, serta yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pengelolaannya,” ujar Nuzulina.

Verifikasi lapangan mencakup sejumlah aspek, mulai dari akses pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah terpadu, dukungan regulasi dan kelembagaan, pembiayaan, hingga keterlibatan masyarakat.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, terutama dalam meningkatkan cakupan layanan sanitasi aman dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

“Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu ditangani, baik dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi aman maupun pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami menyambut baik setiap masukan dan rekomendasi dari tim penilai sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan keberlanjutan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sleman,” ujar Bupati Sleman.

Menurut Harda, Pemkab Sleman telah menjalankan sejumlah langkah untuk memperbaiki pengelolaan sanitasi. Selain peningkatan akses sanitasi aman, pemerintah daerah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui optimalisasi TPST dan bank sampah di tingkat padukuhan.

Pemkab juga memperkuat landasan pengelolaan sanitasi melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Harda berharap hasil verifikasi dan rekomendasi tim penilai dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi di Sleman.